Tentang Kami

Tentang Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Pada tahun 2007, KKB juga berusaha untuk merespon dan mengawal upaya pemerintah yang ingin merevisi UU Ormas. Pada tahun tersebut, upaya pemerintah untuk merevisi UU Ormas semakin menguat karena revisi UU Ormas sudah mulai dibahas di rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang akan menetapkan Prolegnas 2008. Meskipun demikian, pada akhirnya, Baleg DPR RI memutuskan RUU Ormas tidak masuk ke dalam agenda Prolegnas Tahun 2008.

Pada tahun 2010, revisi UU Ormas mulai muncul kembali atas inisiatif Kemendagri dan akhirnya masuk menjadi agenda legislasi nasional 2011. Pada tahun 2011 hingga 2013, kerja-kerja advokasi KKB semakin aktif untuk mengawal revisi UU Ormas ini. Tujuan utama dari advokasi KKB adalah untuk menolak RUU Ormas dan mendorong penyusunan RUU Perkumpulan sebagai tawaran solusi alternatif guna membangun lingkungan pendukung yang kondusif bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Dengan kata lain, KKB terlibat aktif dalam pengawalan RUU Ormas, dari mulai tahap perencanaan hingga tahap pembahasan di DPR.