Kemerdekaan paling puncak yang kita miliki adalah

Kebebasan memilih Sikap

Victor Frankl

Diterbitkan 22 Jan 2021 oleh Ronald Rofiandri

Catatan Singkat Tentang Ancaman Dan Urgensi Revisi UU Ormas


Satu pertanyaan dapat dikemukakan lebih dulu, apakah ancaman UU Ormas muncul (i) setelah adanya Perppu Ormas (dan disahkannya UU Penetapan Perppu Ormas); atau (ii) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) pada 2 Juli 2013?

 


Konteks

Satu pertanyaan dapat dikemukakan lebih dulu, apakah ancaman UU Ormas muncul (i) setelah adanya Perppu Ormas (dan disahkannya UU Penetapan Perppu Ormas); atau (ii) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) pada 2 Juli 2013?

Jika mengacu pada situasi kedua, maka kita beranggapan bahwa sejak UU Ormas berlaku (2 Juli 2013), sesungguhnya sudah dapat diidentifikasi dampak tertentu dalam bentuk kebijakan maupun tindakan yang represif dan diskriminatif. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) telah merangkum perjalanan UU Ormas melalui laporan monitoring dan evaluasi atas implementasi UU Ormas hingga tahun keempat.[3] Seandainya situasi pertama, apakah fraksi-fraksi di DPR beranggapan UU Ormas (sebelum ada Perppu Ormas) sudah cukup baik materi muatan maupun pelaksanaannya?

Terkait usulan revisi UU Penetapan Perppu Ormas dari sejumlah fraksi, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat telah lebih dulu menyuarakan sejumlah target atau ruang lingkup perubahan. Beberapa diantaranya yaitu keterlibatan pengadilan dalam memutuskan pembubaran ormas (lebih tepatnya adalah pencabutan status badan hukum), sanksi pidana yang dianggap tidak proporsional (sampai 20 tahun hingga seumur hidup) serta measureable term dan otoritas penafsir terhadap pihak-pihak yang melanggar Pancasila. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan belakangan menggagas juga sejumlah koreksi substansi UU Penetapan Perppu Ormas. Tidak jauh berbeda dengan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menambahkan aturan pembinaan ormas sebelum dikenakan sanksi.

Dari sisi Pemerintah, pada akhir Oktober 2017 lalu, Menteri Dalam Negeri sempat menyatakan bahwa Pemerintah akan menyiapkan rancangan revisi UU Ormas pada awal 2018. Adapun poin-poin pengaturan yang menjadi prioritas untuk diubah belum dapat diketahui karena memang belum pernah ada pernyataan atau keterangan resmi dari Pemerintah mengenai hal tersebut.

Isu Strategis dan Pertanyaan Kunci

  1. Komitmen revisi UU Ormas seharusnya sudah dapat tercermin pada usulan dan penetapan Prolegnas Prioritas 2018. Mengingat proses pengundangan dari (R)UU Penetapan Perppu Ormas belum selesai, akhirnya keberadaan RUU Perubahan UU Penetapan Perppu Ormas belum bisa masuk dalam 50 RUU Prolenas Prioritas 2018. Pemerintah dan DPR tetap memprioritaskan RUU Perubahan UU Penetapan Perppu Ormas  dalam daftar tunggu urutan pertama.
  2. Apakah DPR dan juga Pemerintah punya basis monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Ormas sejak disahkan menjadi Undang-Undang pada 2 Juli 2013? Apakah agenda revisi cenderung bereaksi terhadap persoalan yang lebih didominasi kepada fenomena politik ataukah pengamatan terhadap perjalanan 4 (empat) tahun UU Ormas?
  3. Apakah permasalahan (yang melatarbelakangi lahirnya UU Ormas) sudah teratasi secara memadai dengan lahirnya UU Ormas? Ini untuk memastikan apakah latar belakang revisi UU Ormas yang diwacanakan saat ini punya ­track tersendiri yang tidak berkaitan dengan ketidakmampuan UU Ormas mengatasi persoalan yang memang mendasari lahirnya UU Ormas.
  4. Bagaimana pula implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23 Desember 2014 atas permohonan judicial review UU Ormas? Apakah target revisi UU Ormas turut menindaklanjuti putusan MK tersebut?  
  5. Bagaimana dengan langkah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 220/115/POLPUM tentang Pengawasan Ormas pada 14 Januari 2016 dan Surat Edaran No. 220/2065/POLPUM tentang Teguran dan Pengawasan Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila pada 12 Mei 2016? Apakah turut masuk dalam radar penilaian fraksi-fraksi di DPR terhadap efektifitas pengawasan hingga pengenaan sanksi terhadap ormas?

 

Catatan Awal

  1. Terhadap penerapan asas contrarius actus pada UU Ormas, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan tak terbatas dalam memberikan dan mencabut status badan hukum organisasi. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subyek hukum baru. Di dalam subyek hukum, melekat juga hak dan kewajiban pada subyek hukum tersebut, dalam hal ini berbentuk badan hukum. Upaya untuk menghapus atau mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subyek hukum harus dilakukan melalui putusan pengadilan, layaknya badan hukum lain seperti pernyataan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT) atau pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstittusi. Hal ini juga akan memunculkan konflik norma dengan UU Yayasan, yang mengatur pencabutan status badan hukum yayasan melalui putusan pengadilan.

 

  1. Terkait perubahan aturan dari penghentian sementara kegiatan dalam UU Ormas menjadi penghentian kegiatan pada Pasal 61 ayat (2) Perppu 2/2017, berimplikasi suatu organisasi tidak diijinkan melakukan kegiatan apa pun, eksternal maupun internal, secara sepihak. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dalam penghentian kegiatan tidak secara obyektif diimbangi dengan otoritas lain, dalam hal ini Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan potensi diskresi yang sewenang-wenang dalam penghentian kegiatan suatu organisasi.

 

  1. Apa saja organisasi yang dianggap sebagai Ormas? Semua. Dari lembaga pengelola pesantren, amil zakat, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta seni dan film, asosiasi atau perkumpulan keilmuan, profesi, hobi, organisasi sosial, bahkan sampai paguyuban keluarga.

 

  1. “Ormas” sendiri adalah bentuk yang sebetulnya tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum di Indonesia, tapi dipaksakan karena kebutuhan rezim Orde Baru untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat melalui penerapan konsep “wadah tunggal”. Dengan kata lain, Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (sekarang bernama Politik dan Pemerintahan Umum) Kementerian Dalam Negeri.

 

  1. Perlu dipahami bahwa kerangka hukum yang ada untuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU Yayasan (UU No 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah UU oleh UU No 28 Tahun 2004). Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtpersoonlijkheid van Verenegingen).

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

  1. Menempatkan UU Ormas sebagai “UU payung” hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit yang pada ujungnya akan menciderai ruang gerak kemerdekaan berorganisasi di Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 telah memayungi undang undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul.

 

  1. Jika negara hendak mengatur organisasi masyarakat, aturlah dalam kerangka hukum yang benar. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ornop/NGO (Organisasi Non Pemerintah/Non Government Organization), OMS/CSO (Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization), dan sejenisnya adalah suatu istilah praktik. Terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Melalui UU Yayasan dan UU Perkumpulan, organisasi masyarakat sebaiknya diatur.

 

  1. Agenda revisi UU Ormas ini sebaiknya didesain lebih fundamental, dalam artian yang akan diatur dalam UU Ormas ini adalah bentuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum.

 

  1. Menjadi organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel adalah cita-cita setiap organisasi. Reputasi organisasi Anda ditentukan oleh kinerja Anda sendiri dalam melayani anggota dan para pemangku kepentingan. Bukan oleh UU Ormas.

 

[1] Tulisan disampaikan pada Majelis Reboan “UU Ormas, Dimana Ancaman Bagi Organisasi Masyarakat Sipil?” yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) pada 22 Nopember 2017 pukul 19.00 di kantor KB PII

[2] Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)

[3] Selengkapnya dapat diunduh dari tautan http://bit.ly/2AlXAqh