Publish at 2019-08-24 15:41:15 by Oktavita
Revisi UU Ormas Belum Terealisasi Hingga Saat Ini

Pada 10 Juli 2017, pemerintah mengundangkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.


Di dalam rapat paripurna DPR pada 24 Oktober 2017, DPR mengesahkan undang-undang tersebut melalui mekanisme voting meskipun terjadi pro-kontra di dalam pengesahannya. Dari 10 fraksi, terdapat 7 fraksi yang menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura, sedangkan 3 fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS menolak pengesahan Perppu tersebut. Meskipun 7 fraksi menyetujui pengesahan Perppu Ormas, terdapat 3 fraksi yang menerima Perppu dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan tersebut.

Tiga fraksi yang dimaksud adalah PPP, PKB, dan Demokrat. Terkait hal tersebut, pemerintah setuju dengan adanya revisi terhadap UU Ormas yang akan disiapkan konsepnya paling lambat pada awal 2018. Hingga saat ini belum ada informasi yang tersedia di media, baik media cetak maupun media online, mengenai poin-poin apa saja dari pemerintah yang perlu untuk direvisi dalam UU Ormas tersebut.