Kemerdekaan paling puncak yang kita miliki adalah

Kebebasan memilih Sikap

Victor Frankl

Diterbitkan 22 Jan 2021 oleh Ronald Rofiandri

UU Ormas: Sejarah dan Implementasi


Kemunculan berbagai organisasi sosial pada akhirnya menyadarkan Pemerintah dan DPR tentang urgensi pengaturan organisasi kemasyarakatan, hingga ditetapkanlah UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985.


Kebebasan setiap anggota masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan berserikat dijamin oleh konstitusi. Setiap individu atau sekelompok orang dapat bersepakat mengikatkan diri pada sebuah organisasi untuk kemudian mencapai apa yang menjadi kepentingan dari organisasi tersebut.

Kemunculan berbagai organisasi sosial pada akhirnya menyadarkan Pemerintah dan DPR tentang urgensi pengaturan organisasi kemasyarakatan, hingga ditetapkanlah UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985.

Secara yuridis formal, UU No 8 Tahun 1985 beserta peraturan pelaksananya masih berlaku, namun dilihat dari segi implementasi sosiopolitik, UU No 8 Tahun 1985 sudah tidak efektif lagi. Adanya upaya untuk menyempurnakan UU No 8 Tahun 1985 sebenarnya merupakan bagian dari perubahan paket undang-undang bidang politik antara lain UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum Anggota Legislatif, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Tidak seperti empat undang-undang lainnya yang telah mengalami penyempurnaan beberapa kali, UU Ormas merupakan yang pertama kali sejak diundangkan 23 tahun yang lalu, yang muatannya sangat otoriter dan pemihakan pemerintah saat itu terhadap kekuatan politik tertentu. Selain itu, sejalan dengan dinamika kesadaran hak-hak sipil dan politik masyarakat Indonesia, materi UU No 8 Tahun 1985 dinilai sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi publik dalam menyampaikan pendapat dan berserikat.    

  1. Latar Belakang

Seperti analisis yang termuat dalam naskah akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dipersiapkan oleh Depdagri per Februari 2007, dalam penggalan waktu 5-10 tahun terakhir perkembangan ormas sangat dinamis dan tidak mudah diprediksi. Faktor eksternal berupa lingkungan politik serta relasi-relasi baru yang muncul di dalamnya akan sangat banyak berpengaruh pada optimalisasi fungsi keberadaan ormas. Dinamika lingkungan politik ini akan turut mewarnai perubahan orientasi, cara kerja, serta profesionalitas ormas dari waktu ke waktu.

Di masa Orde Baru, lingkungan sosio politik sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik dan represif. Situasi ini mengakibatkan ruang kebebasan ormas untuk menentukan orientasi organisasi dan kegiatannya menjadi sangat terbatas. Dalam UU No 8 Tahun 1985 sangat terasa bahwa posisi ormas tidak lebih sebagai suplemen dari tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, orientasi dan eksistensi ormas harus tetap berada di dalam kontrol rezim politik yang berkuasa.

UU No 8 Tahun 1985 atau biasa dikenal sebagai UU Ormas memuat 9 (sembilan) bab dan 20 pasal. Pada bagian konsideran, terdapat 4 (empat) alasan dibuatnya UU tersebut, yaitu:

    1. Pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan warga negara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Pembangunan nasional memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    3. Organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional; dan
    4. Mengingat pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka organisasi kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Sedangkan pada bagian penjelasan disebutkan bahwa:

“…Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1.   Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat warga negara Republik Indonesia ke arah:

a.  makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.

2.   Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warga negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui bagaimana pembahasan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No 8 Tahun 1985) adalah risalah rapat Panitia Kerja DPR ke-VI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 1984-1985 yang berlangsung pada Jum’at, 10 Mei 1985.

Sebelum lahir UU Ormas, kehidupan organisasi sosial di Indonesia masih mengikuti ketentuan Belanda (staatsblad), terutama menyangkut perkumpulan. Tabel berikut menginformasikan kepada kita tentang uraian pengaturan dimaksud.

PERKUMPULAN SEJAK ZAMAN KOLONIAL

Jenis Perkumpulan Dasar Hukum Keterangan

Kerken:

  • Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie
  • Roomsch Katolieke Kerk
  • Staatsblad Tahun 25
  • Koninklijke Besluit Tahun 25 Tanggal 29 Juni yaitu Staatsblad Tahun 27 Nomor 156 jo Nomor 532

Regeerings Almanak Tahun 1942 (menjelaskan lebih rinci mengenai Kerken dan Kerken Genootschappen)

Otomatis merupakan Badan Hukum

Kerken Genootschappen (Panguyuban Jemaat Gereja) antara lain;

  • De Vrije Katholieke Kerk,
  • De Armenische Gemeente op Java,
  • De Britsche Protestantsche Gemeenten te Batavia en Soerabaja,
  • De Israelitische Gemeentre te Soerabaja,
  • De Bataksche  Protestantsche Kerk, dll
  • Staatsblad Tahun 25
  • Koninklijke Besluit Tahun 25 Tanggal 29 Juni yaitu Staatsblad Tahun 27 Nomor 156 jo No 532
  • Regeerings Almanak Tahun 1942 (menjelaskan lebih rinci mengenai Kerken dan Kerken Genootschappen)
Otomatis merupakan Badan Hukum
Zendingsgenootschappen Perhimpunan untuk mendidik dan mengirimkan penyebar agama di luar negeri (definisi dari kamus Belanda Indonesia Prof. Wojowarsito)

Staatsblad Tahun 25

Tidak dijelaskan lebih lanjut.
Mohammadaansche Eerdienst (Islam) Regeerings Almanak 1942

Pada dasarnya pemerintah Hindia Belanda mempunyai pandangan yang tidak ingin mencampuri Islam. Namun dalam beberapa ketentuan ada yang diatur demi kepentingan rakyat dan ketertiban umum.

Hal-hal yang diatur antara lain cara mendirikan masjid (administratif), wakaf, zakat fitrah, hari raya Islam, dll. Badan hukum tidak diperoleh dengan sendirinya (ada yang berbadan hukum, ada yang tidak).

Indonesiers Verenigingen Koninklijke Besluit 1870 revisi terakhir Staatblad 37 No 572 Ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak.

Analogi :

Wet, AMvB, dan Ordonansi = Undang-Undang

Regerings Verordening = Peraturan Pemerintah

 

Menurut pemaparan dari Sekretaris Kabinet (Sekab) Hamid Attamimi, tidak ditemukan sebuah padanan yang tepat tentang pengaturan organisasi kemasyarakatan yang sedang dibicarakan saat itu dengan apa yang berlaku di Belanda. Di Belanda sendiri, hanya diatur soal persyaratan untuk mendapatkan status badan hukum, meliputi ketersediaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), susunan pengurus, tujuan, dasar-dasar lingkungan kerja, peraturan-peraturan terkait lainnya yang kesemuanya harus mendapatkan persetujuan Gubernur Jenderal (diatur dalam Indonesiers Verenigingen). Sebagai catatan, permohonan status badan hukum dapat ditolak jika kemunculan badan hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.

Apabila kemudian dalam kegiatannya ditemukan penyimpangan atas AD/ART, jaksa agung mempunyai kewenangan melalui hakim perdata menyatakan perkumpulan itu tidak lagi sebagai badan hukum.

Hamid Attamimi juga menegaskan bahwa apabila nanti UU Ormas berlaku maka perlu ada penyesuaian mengenai ketentuan-ketentuan lama seperti misalnya Kerken Genootschappen, mengingat berdasarkan pasal aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diberlakukan yang baru menurut UUD 1945.

Sempat muncul pertanyaan dari Hamid Attamimi, apakah adanya UU Ormas akan menyebabkan kedudukan badan hukum itu sendiri gugur? Beliau mengusulkan sebaiknya kedudukan hukum dari organisasi atau perkumpulan yang diatur oleh Staatsblad tidak gugur/hilang, karena akan berpengaruh pula pada kepemilikan terhadap tanah dan properti lainnya. 

Pada kesimpulan akhirnya, Hamid Attamimi menyampaikan pandangan sebagai berikut:

  1. UU Ormas harus memperhatikan organisasi berbadan hukum yang telah ada. Jika harus tunduk pada UU Ormas, maka status badan hukum yang lama bubar, kemudian diakui kembali. Pengaturan seperti ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap kepemilikan aset seperti yang telah disinggung di atas; dan
  2. RUU ini sebaiknya membicarakan soal organisasi kemasyarakatan, bukan mengenai kedudukan badan hukumnya (dengan catatan bahwa ormas ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak). Pengaturan tentang organisasi kemasyarakatan merupakan masalah tersendiri, sedangkan kedudukan badan hukum perlu dipertimbangkan sehubungan dengan adanya RUU ini.
  1. Konfigurasi Ormas Indonesia

Ketika kita berbicara tentang pemetaan ormas di Indonesia, pertanyaan tentang berapa sebenarnya jumlah ormas yang ada saat ini sukar dijawab secara pasti. Data terakhir dalam buku Depdagri tentang Direktori Ormas dan LSM 2003 menunjukkan ada 2.000 lebih ormas dan LSM. Dari jumlah tersebut, hanya 500 ormas dan LSM yang terdaftar di Depdagri. Entah berapa ormas dalam sehari dibentuk. Dokumentasi yang dilakukan Depdagri pun dalam rentang waktu tahunan, sehingga tidak tertutup kemungkinan pendirian sebuah ormas/LSM luput atau tidak tercatat. Apalagi jika ormas/LSM tersebut dalam proses pendiriannya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Menjamurnya ormas dapat diartikan sebagai meningkatnya sinisme terhadap kegagalan partai politik mengartikulasikan kepentingan konstituen. Logikanya, karena ormas lebih dekat dengan akar rumput, mereka lebih bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengaruh mereka pun dalam tingkatan tertentu lebih nyata. Lagi pula, ada riwayat, semasa Orde Baru, tatkala mereka menjadi underbow partai-partai yang menjadi pembenaran eksistensi mereka.

Secara umum, konfigurasi ormas di Indonesia dapat dideskripsikan secara sederhana berdasarkan kecenderungan/orientasi dan kiprah organisasi tersebut, meskipun dapat diidentifikasi pula beberapa ormas yang tidak dapat diletakkan pada kerangka tersebut. Sebagai contoh:

  1. Ormas yang merupakan underbow secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik, misalnya Musyawarah Kekeluargaan Kegotong Royongan (MKGR). Organisasi ini merupakan salah satu ormas yang paling banyak melahirkan pemimpin (gubernur dan bupati). Pengurus MKGR pada umumnya kader Partai Golkar.
  2. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU sendiri melarang pengurusnya berpolitik praktis atau melakukan rangkap jabatan antara kepengurusan NU dengan partai politik.
  3. Ormas yang didasarkan pada komunitas etnis yang eksis di suatu wilayah. Kita bisa ambil contoh Forum Betawi Rempug (FBR). Beberapa tahun terakhir aktivitas FBR selalu menyedot perhatian masyarakat khususnya DKI Jakarta karena sering terjadi benturan dalam skala kecil hingga besar.
  4. Ada ormas yang berdiri berawal dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, contohnya Perhimpunan Nasional Indonesia (Pernasindo) yang didirikan pada Juni 2006 atau Koalisi Penyelamat Bangsa (Kopebang) yang dibentuk pada September 2006 yang lalu. Pembentukan Kopebang didasari atas keprihatian terhadap praktik korupsi yang semakin mewabah. Umumnya anggota dari ormas ini adalah tokoh nasional, pimpinan dari ormas terbesar seperti NU dan Muhammadiyah, mantan pejabat, purnawirawan, aktivis LSM, serta para pengamat atau akademisi. Contoh lainnya, Forum Komunitas Kebangsaan Indonesia Bersatu (Fokus Kibar) yang memiliki visi membangun komunitas berkarakter kebangsaan Indonesia yang mampu bersentuhan dengan masyarakat internasional dengan sikap perilaku budaya bangsa.

Paparan contoh di atas bukanlah pemetaan yang paling mutakhir, namun eksistensi ormas-ormas tersebut mewakili mainstream (ormas) yang tumbuh menjamur di Indonesia dengan segala varian program. Tentu saja pengelompokkan ormas yang dapat dijadikan rujukan ada di Depdagri atau perkembangan secara kuantitatif tersedia di Biro Pusat Statistik (BPS).

Terkait dengan perkembangan ormas di Indonesia, melalui surat Nomor 220/1264/SJ per 15 Juni 2006, Mendagri menekankan tiga hal pokok terkait pembinaan ormas dan LSM oleh gubernur dan para bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Adapun ketiga hal pokok itu yakni:

  1. Ormas dan LSM yang belum memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah hingga mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) patut ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi ormas dan LSM yang sudah mengantongi SKT agar difasilitasi dan dipantau perkembangannya.
  2. Keharusan para kepala daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat kepolisian setempat agar dalam pemberian ijin kepada ormas dan LMS yang hendak melakukan aksi massa harus menunjukkan SKT; dan
  3. Kepala daerah melakukan kegiatan penguatan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta ketentraman yang bermitra dengan ormas dan LSM sesuai surat edaran Mendagri Nomor 300/740/SJ per 13 April 2006.

 

  1. Penegakan UU Ormas

C.1.   Fakta Terkini

Jumlah ormas kian bertambah, tetapi komitmen dan peran mereka terhadap rekayasa sosial yang positif justru kian menurun. Ada banyak ormas yang berpraktik menjauhi ukuran kepatutan dan kepantasan. Sebagai contoh, terdapat kelompok-kelompok yang bertindak seperti milisi, mengambil alih tugas para penegak hukum, serta menjalankan praktik intimidasi, premanisme, pemerasan, dan pemalakan.

Pada sebuah kesempatan, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan bahwa ormas-ormas sekarang telah kebablasan. Banyak ormas didirikan hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat. Banyak pula kegiatan ormas telah menjurus kepada ekstrimisme (Media Indonesia, 8 Juni 2008). Hal senada disampaikan pula Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman pada Juni 2006 yang lalu menyatakan Depdagri akan menertibkan lebih dari 100 ormas yang tidak terdaftar dan dinilai kerap menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Progo, Depdagri sudah mengusulkan agar UU No 8 Tahun 1985 segera direvisi, sebagaimana yang terungkap pada akhir Mei 2003 lalu. Pemerintah akan merevisi UU No 8 Tahun 1985 untuk mengeliminasi gerakan LSM, baik asing maupun nasional, yang diduga dapat mengancam keutuhan negara. Tujuan dari revisi UU tersebut yaitu untuk memberikan fungsi kontrol kepada pemerintah terhadap LSM yang ada. Menurut pemerintah, UU No 8 Tahun 1985 saatnya diperbaiki dan diharapkan dapat mempertegas jenis organisasi masyarakat, baik pada aspek keanggotaan dan kepengurusan, pengelolaan keuangan, maupun klasifikasi jenis ormas itu.

Respon pemerintah terhadap regulasi keormasan ini diakibatkan oleh menjamurnya ormas keagamaan dan ormas kedaerahan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Ormas keagamaan dan kedaerahan melakukan beberapa aksi yang bisa disebut sebagai tindakan anarkis: mengusir, menyerang, dan merusak kelompok lain yang berbeda pendapat dan berbeda paham.

Tindakan anarkisme itu sesungguhnya dipicu oleh ketidaktegasan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Padahal aparat keamanan inilah yang bisa mengendalikan konflik antarkelompok agar tidak meluas menjadi konflik horizontal yang akut seperti sekarang ini. Fenomena itu pula yang direspon pemerintah dengan mencanangkan rencana revisi UU Ormas.

Sikap pemerintah tersebut bisa menimbulkan dua efek sekaligus. Di satu sisi, jika lebih dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat, maka revisi UU Ormas ini tidak strategis bagi kehidupan demokrasi. Di sisi lain, revisi UU Ormas merupakan langkah strategis untuk menarik kembali ormas-ormas agar bergerak dalam jalur konstitusional sesuai dasar Pancasila, bukan menggunakan kekerasan untuk menyeragamkan pendapat dan paham.

 

C.2.   Revisi UU Ormas

Perilaku anarkisme yang dilakukan oleh beberapa ormas akhirnya menyulut keinginan pemerintah untuk membekukan atau bahkan membubarkan ormas tersebut. Staf ahli Menteri Hukum dan HAM Ramli Hutabarat pada Juni, 2006 lalu mengemukakan, sesuai UU No 8 Tahun 1985, pemerintah dapat membekukan pengurus organisasi termasuk organisasinya jika organisasi tersebut melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum secara terus menerus.

Namun, keinginan pemerintah menertibkan dan membubarkan ormas karena tuduhan melakukan tindak kekerasan ternyata mendapat protes keras. Sebagian pihak menyatakan bahwa pembubaran ormas tak bisa sewenang-wenang, tapi harus berdasarkan hukum. Sebagian lagi menilai, terkesan ada usaha untuk melebarkan masalah. Kalau memang mau menindak, hukum saja orang yang melakukan kekerasan dan penyimpangan, bukan malah membubarkan organisasinya. Pembubaran ormas karena melakukan tindak kekerasan bukan tindakan tepat. Sebab tindakan kekerasan yang dilakukan ormas-ormas juga disebabkan lemahnya penegakan hukum.

Bagaimana tanggapan dari para penggiat ormas? Secara umum, mereka meminta pemerintah memperjelas paradigma dalam mengatur organisasi masyarakat sebelum merevisi UU No 8 Tahun 1985. Jangan sampai pemerintah terjebak sekedar mengeluarkan regulasi hanya untuk menegaskan peran birokrasi dalam melakukan deteksi, kontrol, dan penetrasi terhadap ormas, sementara soal efektifitas peraturan tersebut tidak diperhatikan.

Pentingnya meninjau ulang regulasi ormas (UU No 8 Tahun 1985 dan PP No 18 Tahun 1986) paling tidak karena tiga hal. Pertama, semangat Orde Baru dalam melakukan dominasi terhadap kekuatan publik dan civil society sangat mewarnai regulasi tersebut.

Kedua, banyak aturan yang sudah tidak sesuai dengan agenda demokrasi dan situasi yang berkembang. Ketiga, untuk membangun kondisi keormasan yang lebih demokratis dan lebih baik ke depan. Menurut Richard Tanter, regulasi keormasan yang ada saat itu sangat kental dengan nuansa dominasi politik, arrogance of power (arogansi kekuasaan) dan intolerance of difference (ketidaksetujuan pada perbedaan) (Suara Karya, 21 Juni 2006).  

UU No 8 Tahun 1985 telah melahirkan konflik berkepanjangan antara negara dan masyarakat. Setiap ormas “dipaksakan” berasas tunggal Pancasila. Bahkan negara bisa membubarkan suatu ormas jika tidak mengikutinya (Pasal 2) dan diperjelas lagi dalam PP No 18 Tahun 1986 (Pasal 3). Agar negara dapat lebih mudah melakukan kontrol pada ormas, negara tidak memperbolehkan lebih dari satu organisasi dalam satu jenis profesi. Bisa dilihat penjelasan Pasal 8 UU No 8 Tahun 1985: “…hanya ada satu wadah untuk setiap jenis organisasi, untuk organisasi pemuda hanya ada satu wadah yang disebut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk organisasi tani hanya satu wadah yang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)”.[1]

UU No 8 Tahun 1985 juga secara semena-mena menentukan bahwa organisasi kemasyarakatan masuk ke dalam teritori pembinaan pemerintah (Pasal 12). Sekalipun pembinaan menurut PP No 18 Tahun 1986 (Pasal 13, 14, 15, 16, dan Pasal 17) dimaksudkan untuk menggairahkan kegiatan organisasi sesuai tujuannya, namun tetap saja hakikatnya menciptakan hubungan patron client.

Konsep pembinaan masyarakat sebagaimana dalam UU No 8 Tahun 1985 adalah suatu hal yang paradoks. Pembinaan merupakan pengakuan pentingnya peran negara dalam mengarahkan masyarakat. Di sisi lain, tanpa disadari telah melakukan “pengerdilan” peran ormas. Lebih parah lagi, pemerintah memiliki wewenang membekukan dan membubarkan kepengurusan ormas. Itu bisa dilakukan jika ormas tersebut “diduga” mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa (Pasal 13 UU No 8 Tahun 1985) dan diperjelas dalam Pasal 18 s/d Pasal 27 PP 18 Tahun 1986. Demikian halnya dalam Pasal 16 UU No 8 Tahun 1985, pemerintah sangat tegas pada paham komunis/Marxisme dan ideologi lainnya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Padahal suatu ideologi besar (Marxisme dan komunisme) tidak semudah itu untuk dibatasi, apalagi untuk dilarang.   

[1] Rencana perubahan UU No 8 Tahun 1985 sangat berpengaruh pada jiwa yang terkandung dalam UU No 25 Tahun 1997. Sebab, jiwa dari UU No 8 Tahun 1985 menganut asas monolitik. Artinya, hanya “membolehkan” bagi satu “induk” organisasi kegiatan yang sejenis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Fahmi Idris pada Rapat Paripurna DPR Oktober 1998. Prinsip ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi dan keterbukaan yang berkembang saat ini. Sejalan dengan asas keterbukaan dan proses demokratisasi, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 Tahun 1998.