Kemerdekaan paling puncak yang kita miliki adalah

Kebebasan memilih Sikap

Victor Frankl

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)


Audiensi Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada 11 Februari 2019 di Kantor PGI. Foto oleh Fahri (Staf Media, Teknologi, dan Informasi PSHK)
Pada 11 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Lantai 2 Kantor PGI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas dan 2) Penyerahan produk pengetahuan yang telah dihasilkan KKB terkait UU Ormas. Audiensi ini diterima oleh Pdt. Gomar Gultom, selaku Sekretaris Umum PGI, dan beberapa pengurus dari PGI. Dalam audiensi ini, KKB diwakili oleh Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid), Muhammad Ananto Setiawan (YAPPIKA-ActionAid), dan Ronald Rofiandri (PSHK). Dalam paparannya, Riza menjelaskan “Dari lima tahun implementasi UU Ormas sejak 2013 – 2018, tindakan terbanyak yang terjadi adalah kewajiban mendaftar dengan 299 tindakan atau sebesar 31%. Tindakan kewajiban mendaftar banyak sekali ditemui di tingkat Kabupaten/Kota”. Kewajiban mendaftar merujuk pada organisasi masyarakat sipil (OMS) yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pr Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri


Audiensi Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri
Pada 12 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Lantai 2 Gedung Badan Litbang Kemendagri. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas di Indonesia 2) Penyerahan sejumlah produk pengetahuan yang telah dihasilkan KKB terkait UU Ormas. Audiensi ini diterima oleh Syabnikmat Nizam, selaku Kepala Pusat Litbang Otda dan Polpum Kemendagri, dan jajarannya. Dalam audiensi ini, KKB sendiri diwakili oleh Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid), Muhammad Ananto Setiawan (YAPPIKA-ActionAid), dan Ronald Rofiandri (PSHK). Dalam paparannya, Riza menjelaskan, “Dari lima tahun implementasi UU Ormas sejak 2013 – 2018, tindakan terbanyak yang terjadi adalah kewajiban mendaftar dengan 299 tindakan atau sebesar 31%. Tindakan kewajiban mendaftar banyak sekali ditemui di tingkat Kabupaten/Kota”. Dalam hal tersebut, kewajiban mendaftar yang dimaksud adalah ketika organisa Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)


Foto 1 Penyerahan sejumlah produk pengetahuan yang dihasilkan oleh KKB kepad Perwakilan Indonesia untuk AICHR. Dari Ki-Ka: Yuyun Wahyuningrum (Perwakilan Indonesia untuk AICHR) dan Muhammad Ananto Setiawan (YAPPIKA-ActionAid). Foto diambil dari Twitter AICHR Indonesia @AICHRIndonesia
Pada 12 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Lantai 4 Pusdiklat Kemlu. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas di Indonesia dan 2) Penyerahan sejumlah produk pengetahuan yang telah dihasilkan KKB terkait UU Ormas. Audiensi ini diterima oleh Yuyun Wahyuningrum, selaku Perwakilan Indonesia untuk AICHR. Dalam audiensi ini, KKB diwakili oleh Muhammad Ananto Setiawan (YAPPIKA-ActionAid Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) untuk Mendorong Revisi UU Ormas


Foto 1 Penyerahan Draf NA RUU Perubahan Kedua UU Ormas versi masyarakat sipil dan produk-produk pengetahuan yang dihasilkan oleh KKB. Dari Ki-Ka: Ronald Rofiandri (PSHK), Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionaAid), dan Sutriyono (Anggota DPR RI Fraksi PKS). Foto oleh Vaji Dwi Prasetyo
Pada 13 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian Draf Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan versi masyarakat sipil dan 2) Penyampaian produk-produk pengetahuan yang telah dihasilkan KKB, termasuk lima laporan monitoring dan evaluasi implementasi UU Ormas dan laporan riset penyusunan instrumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Audiensi ini diterima oleh Sutriyono, selaku Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, dan beberapa tenaga ahli dari Fraksi PKS. Dalam audiensi ini, KKB diwakili oleh Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid) dan Ronald Rofiandri (PSHK). Dalam paparannya, Riza menjelaskan bahwa tindakan terbanyak dari lima tahun implementasi UU Ormas dari tahun 2013 – 2018 adalah kewajiban mendaftar dengan 299 tindakan (31%). Kewajiban mendaftar merujuk pada organisasi masyarakat sipil (OMS) yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kem Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

YAPPIKA-ActionAid: Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat Implementasi UU Ormas


“Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menunjukkan bahwa semakin menyempitnya ruang masyarakat sipil akibat dampak implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. "
Pada 23 April 2019, Riza Imaduddin Abdali selaku Program Officer YAPPIKA Action-Aid diundang sebagai Narasumber dalam kegiatan Konsultasi CSO dengan tema “Respon CSO atas atas Kondisi Demokrasi dan Implementasi SDGs di Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta oleh INDIES (Institue for National and Democracy Studies). Selain Riza (YAPPIKA-ActionAid), narasumber yang diundang adalah Rudi HB Daman (GSBI/FPR), M. Azka Fahriza (ELSAM), dan Zenzi Suhadi (Eknas WALHI). Dalam paparannya, Riza mempresentasikan terkait “Menyempitnya Ruang Masyarakat Sipil Akibat UU Ormas”. Riza menjelaskan, “Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menunjukkan bahwa semakin menyempitnya ruang masyarakat sipil akibat dampak implementasi UU Ormas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Dari temuan KKB dari 2014 – 2018, terdapat 597 peristiwa yang berkaitan dengan implementasi UU Ormas. Jumlah peristiwa tersebut meningkat setiap tahunnya”. Riza juga menambahkan bahwa terdapat empat poin penting dari temuan KKB atas implementasi UU Ormas selama ini. Pertama, 31% (229) tindakan d Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Menyelenggarakan FGD Penyusunan Panduan Pemberi Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia


" tersedianya panduan bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian maupun OPD yang memuat serangkaian informasi yang sistematis dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi OMS ketika akan mengakses sumber daya yang dikelola oleh negara"
Pada 24 April 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Panduan Pemberian Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia” di Jakarta. Terdapat dua tujuan dari FGD yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Memaparkan hasil rekomendasi perbaikan mekanisme pemeberian sumber daya bagi OMS melalui skema Hibah dan Swakelola Tipe III; dan 2) Mengonfirmasi temuan-temuan dan rekomendasi lanjutan, menemukan catatan kritis, dan mendapatkan masukan terkait praktik pemberian dana hibah dan skema swakelola tipe III bagi OMS di Indonesia. Selain itu, terdapat dua manfaat dari FGD ini, yaitu 1) Adanya masukan bagi draf awal Panduan Pemberian Sumber Daya bagi OMS di Indonesia dan 2) Hadirnya peran kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan OMS yang lebih konstruktif dalam penyusunan panduan pemberian sumber daya bagi OMS. Narasumber yang hadir dalam FGD ini adalah peneliti KKB, yaitu Ronald Rofiandri (Anggota KKB/Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan PSHK) dan Miftah Fadhli (Anggota KKB/Peneliti ELSAM Selengkapnya...

Diterbitkan 22 Jan 2021

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Media Roadshow ke Republika


Foto 1 Kondisi Audiensi Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dengan Redaksi Republika pada 29 Januari 2019 di Kantor Republika. Foto oleh Pewarta Republika
Pada 29 Januari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan media roadshow ke Redaksi Republika di Kantor Republika. Terdapat dua tujuan dari media roadshow yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian hasil temuan KKB terkait lima tahun implementasi UU Ormas dan 2) Penyerahan produk pengetahuan yang telah dihasilkan KKB terkait UU Ormas. Media roadshow ini diterima oleh Subroto, selaku Managing Editor Republika, dan beberapa jurnalis dari Republika. Dalam media roadshow ini, KKB diwakili oleh Riza Imaduddin Abdali (YAPPIKA-ActionAid), Muhammad Ananto Setiawan (YAPPIKA-ActionAid), dan Ronald Rofiandri (PSHK). Dalam paparannya, Riza menjelaskan “Hal yang menarik dari perjalanan lima tahun implementasi UU Ormas sejak 2013 hingga 2018 adalah kewajiban mendaftar sebagai tindakan terbanyak dengan 299 tindakan atau sebesar 31%. Tindakan kewajiban mendaftar ini banyak sekali ditemui di tingkat Kabupaten/Kota”. Kewajiban mendaftar merujuk pada organisasi masyarakat sipil (OMS) yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kesatuan Bangsa dan P Selengkapnya...