Kemerdekaan paling puncak yang kita miliki adalah

Kebebasan memilih Sikap

Victor Frankl

Diterbitkan 07 Oct 2019

Diskusi Lethal Autonomous Weapons: Should Killer Robot Be Banned ?


Pada 20 Agustus 2019, Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan diskusi dengan judul Lethal Autonomous Weapons: Should Killer Robot Be Banned?, sebuah tema yang sedang menjadi diskursus di bidang teknologi persenjataan dunia. Bertempat di Ruang Rapat Utama P2P LIPI Lantai 11, diskusi ini menghadirkan Dr. M. Riefqi Muna, M. DefStud. (Peneliti Senior P2P-LIPI) sebagai penyaji dan moderator Putri Ariza Kristimanta, M.Si (Han), peneliti P2P-LIPI.

Mengawali paparannya, Riefqi menekankan dukungannya terhadap pelarangan Lethal Autonomous Weapons System (LAWS) dalam peperangan. LAWS adalah sistem persenjataan di mana robot otomatis memiliki serangkaian algoritma untuk mencari dan menyerang target yang telah diprogram sebelumnya. Berbeda dengan drone yang masih memerlukan intervensi manusia dalam pengoperasian dan pengendaliannya, LAWS hanya membutuhkan algoritma. Senjata ini mampu beroperasi di udara, darat, laut, bahkan luar angkasa. Karena sifatnya yang mematikan dan otomatis ini, LAWS menimbulkan kontroversi dan menjadi bahan perbincangan dalam forum-forum internasional.

Sistem persenjataan ini menjadi kontroversial karena ada yang mendukung dan ada yang menentang keras. Militer adalah salah satu pihak pendukung LAWS karena beberapa faktor. Pertama, LAWS membuka kesempatan dan peluang baru dalam efektifitas peperangan di mana dengan sistem ini korban jiwa akan jauh berkurang. Kedua, jika dibandingkan dengan drone, LAWS bisa melakukan operasi dalam waktu yang bersamaan. Terkait poin ini Riefqi menyebutnya sebagai swarm, yaitu seperti sekawanan lebah yang terbang dan menyerang target, berbeda dengan drone yang memerlukan satu awak pengendali. Ketiga, jika dibandingkan dengan drone, kerentanan signal-jamming pada LAWS akan jauh berkurang. Terakhir, robot mampu lebih etis karena tidak memiliki emosi sehingga hanya mengikuti algoritma yang sudah diprogram.

Namun demikian, ungkap Riefqi, legal belum tentu benar. Pihak-pihak yang menentang perkembangan LAWS ini menganggap bahwa LAWS memiliki efek destruktif yang lebih hebat karena hanya dengan algoritma, teknologi bisa membunuh atau merusak secara massif dan bersamaan. Selain itu, LAWS dapat dikembangkan dan dimiliki dengan mudah, murah, dengan ukuran lebih kecil, sehingga nantinya akan bisa diakses semua orang, serta menimbulkan dilema besar baik secara legal, moral, teknis, dan strategis dalam peperangan.

Menutup diskusi, Riefqi mengingatkan bahwa teknologi LAWS sedang dikembangkan, bahkan prototipnya sudah ada. Perwujudan senjata ini hanya masalah waktu. Itu sebabnya, forum internasional telah menyerukan untuk menentang keras teknologi ini masuk ke persenjataan perang (weaponry). Sayangnya, Indonesia sebagai middle-power, tidak jelas pandangannya terhadap isu ini. Menurut Riefqi Muna, Indonesia perlu mengambil posisi dan memimpin dalam diskursus problematikanya.

Pemaparan dilanjutkan dengan diskusi hangat yang melibatkan para peserta dan tamu. Diskusi mengenai strategi diplomasi, pengembangan LAWS, dan platform efektif dalam mengkampanyekan pelarangan LAWS menjadi topik utama diskusi. (Putri Ariza Kristimanta)

sumber : http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1315-diskusi-lethal-autonomous-weapons-should-killer-robot-be-banned-2

Diterbitkan 07 Oct 2019

Peluncuran dan Bedah Buku “Sisi Gelap Perang Asia”


Pusat Penelitian Politik LIPI kembali bekerjasama dengan Penerbit Buku Kompas menggelar Peluncuran dan Bedah Buku Sisi Gelap Perang Asia pada 20 September 2019. Bertempat di Ruang Seminar Pusat Data dan Dokumentasi  Ilmiah (PDDI) LIPI, buku karya Indonesianis asal Jepang.

Prof. Aiko Kurasawa ini dibahas oleh tiga orang pakar di bidangnya masing-masing, yaitu Prof. Asvi Warman Adam (Profesor Riset LIPI bidang Sejarah Sosial dan Politik), Dr. Rushdy Hoesein (Sejarawan sekaligus Ketua Dewan Pembina Komunitas Historia Indonesia), dan Dr. Meta Sekar Puji Astuti (Dosen di Departemen Sastra Jepang Universitas Hasanuddin), dengan moderator Dr. M. Haripin, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Acara dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Firman Noor, MA. Dalam pembukaannya, Prof. Firman menekankan bahwa buku ini penting karena mengisi missing link selama 12 tahun, antara 1945-1957, dalam hubungan Indonesia dan Jepang. Hal tersebut menjadi kekuatan buku setebal 236 halaman ini karena tidak banyak yang membahas periode pasca 1945 hingga dibukanya hubungan diplomatik tahun 1958, apalagi sebagai sebuah kajian sejarah yang berorientasi kepada wong cilik, mereka yang terabaikan dan memiliki kesamaan nasib akibat dipersulit oleh perang. Selanjutnya, keynote speech dari Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhalangan hadir dalam kesempatan ini disampaikan oleh Direktur Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Triyana Wulandari.

Mengawali paparannya, Asvi menguraikan dua bagian penting dari karya Aiko yang merupakan hasil studi doktoralnya yang kedua di Universitas Tokyo, Jepang, setelah yang pertama diselesaikannya di Cornell University-Amerika Serikat. Bagian pertama, yaitu periode antara tahun 1945-1950 adalah kisah orang-orang yang terlantar karena situasi politik dan peperangan saat itu. Mereka adalah mahasiswa Indonesia di Jepang, keluarga pernikahan campur antara orang Indonesia dan Jepang, deserter, dan romusha. Bagian kedua, yaitu antara tahun 1951-1958, menyoroti keputusan pada tingkat atas, yaitu mengenai pampasan perang dan proses pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Kedua bagian inilah yang bagi Asvi membuat buku ini mampu melihat sejarah kedua negara dari atas dan bawah sekaligus. Lebih jauh Asvi menekankan bahwa buku ini menawarkan kebaruan dari perspektifnya yang non-konvensional dan sumbernya yang lebih lengkap, yaitu digunakannya sumber dari Belanda, Inggris, dan Indonesia, tidak hanya dari Jepang. Selain itu juga ada wawancara dengan cukup banyak orang dan berlangsung puluhan tahun dengan rentang waktu yang cukup panjang.

Namun, menurut Asvi, ada hal penting yang tidak dibahas di buku Aiko ini, yaitu terkait kasus Romusha, terutama dalam konteks apakah Soekarno bersalah atau tidak dalam kasus ini karena pada dasarnya Soekarno menyadari dan mengakui bahwa ia yang mendukung pengiriman Romusha. Selain itu, hal lain yang juga tidak disinggung dalam buku ini dan bagi Asvi bisa mewakili salah satu aspek penting dalam periode tersebut adalah orang Indonesia yang bersama orang Jepang lainnya menjadi saksi dan korban peristiwa sejarah bom Hiroshima. Hal ini ada dalam kesaksian Arifin Bey yang belajar di Hiroshima ketika bom dijatuhkan tahun 1945. Arifin Bey termasuk 49% orang yang selamat dari mereka yang berada dalam radius 2000 meter dari pusat bom. Ia menyaksikan bagaimana gedung-gedung itu runtuh dan mayat-mayat bergelimpangan. Kisah ini menurut Asvi bisa merangkum satu peristiwa sejarah juga dialami oleh orang Indonesia yang tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga korban dari peristiwa internasional tersebut.

Diskusi berlangsung hangat dan menarik, terutama dengan kehadiran Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang periode 2013-2016, Dr. Yusron Ihza Mahendra, LL.M; sejarawan Prof. Taufik Abdullah; sejarawan Peter Carey; Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo periode 2012-2014, Dubes Jonny Sinaga; dan beberapa tokoh lainnya. Berbagai pengalaman dan kesan-kesan mengenai kerja akademik Prof. Aiko mengisi sesi tanya jawab, selain beberapa pertanyaan untuk memperkaya substansi, termasuk jugun ianfu yang tidak diceritakan dalam karya sejarah ini. (Lidya C. Sinaga)

submber : http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1321-peluncuran-dan-bedah-buku-sisi-gelap-perang-asia-2

Diterbitkan 06 Oct 2019

Seminar Women, Islam, and Politics: Indonesia and India


Demokratisasi di negara-negara berkembang telah memperluas kesempatan bagi perempuan untuk lebih banyak berperan dalam bidang politik dan ekonomi. Khususnya di Indonesia dan India, dua negara demokrasi terbesar di Asia, peran perempuan tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan negara-negara tersebut untuk mencapai posisinya sekarang. Dalam perpolitikan, kedua negara ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan, seperti Megawati Soekarno Putri dan Indhira Gandhi. Perempuan juga telah menjadi penggerak perekonomian melalui kegiatan formal maupun informal dalam berbagai sektor.

Untuk melihat dan membandingkan peran perempuan dari kedua negara, maka Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan University of New South Wales-Sydney mengadakan seminar intern bertajuk “Women, Islam, and Politics: Indonesia and India” pada tanggal 22 Agustus 2019 di Ruang Seminar Pusat Penelitian Politik LIPI. Dengan moderator Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, koordinator kajian gender dan politik Pusat Penelitian Politik LIPI, diskusi ini menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Dr. Tanya Jankimow, pengajar senior University of New South Wales, Sydney; Prof. George Mathew, Ketua Institute of Social Sciences, New Delhi, India; dan Associate Professor Minako Sakai, juga dari University of New South Wales-Sydney.

Pembicara pertama, Prof. George Mathew mempresentasikan paparan berjudul “Women in Political Process in India: Way Forward”. Ia membuka paparannya dengan menceritakan seorang tokoh pergerakan kemerdekaan bernama Aruna Asaf Ali yang banyak melakukan protes dan akhirnya berimplikasi pada perubahan sistem di India. Aruna adalah tokoh yang pada 1942 melakukan pengibaran bendera dalam aksi Quit-India Movement. Merefleksikan perjalanan sejarah India, Prof. Mathew melihat adanya perkembangan keikutsertaan perempuan dalam politik. Namun tentunya, Mathew mengakui masih banyak hal yang dapat ditingkatkan untuk memberikan lebih banyak tempat bagi perempuan dalam ranah pembuatan kebijakan di India.

Selanjutnya Dr. Tanya Jakimow memaparkan mengenai keterlibatan perempuan dalam makalahnya berjudul “Women’s Adverse Incorporation into Party Politics: Political labour in India and Indonesia”.  Menurut Dr. Jakimow, terdapat beberapa alasan perempuan masih belum terwakili dengan baik dalam politik, yaitu alasan sosial ekonomi, budaya dan ideologi, peraturan partai, dan aspirasi perempuan itu sendiri. Dr. Jakimow menggunakan hasil studinya di India untuk melihat perbandingan kasus keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia.

sumber : http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1327-seminar-women-islam-and-politics-indonesia-and-india-2