Pilih Tahun	Pilih Provinsi	Pilih Kasus

Peta Kasus di Indonesia

BEBERAPA KASUS PENTING


Sulawesi Tengah
Jumlah Peristiwa	:	0
Jumlah Pelaku	:	0
Lihat selengkapnya

*klik lokasi yang lain untuk mengetahui kasus lainnya

Shrinking Social and Political Space for Civil Society Organization in Indonesia

2021-01-22 10:01:12

The status of freedom in Indonesia also declining from Free to Partly Free (Freedom Index, 2017). There are three things in civil liberties that caused a deterioration in the status of freedom in Indonesia, which are 1) religious minorities and other minorities group are facing continuous harassment and intimidation, often with actual consent from the local government and security forces, 2) more than 2000 people were reported to have been detained throughout 2016 for participating in nonviolent rallies supporting independence for Papua and West Papua Provinces, and 3) In September 2016, Jakarta Governor, Basuki Tjahaja Purnama made a statement that was claimed to be blasphemy against Islam and resulted in him receiving criminal punishment and serial protests in Jakarta.

Politik Administrasi Kebebasan Berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Pemberian Akses Sumber Daya serta Pelayanan Publik di Indonesia

2021-01-22 08:19:20

Gambar diambil dari nasional.okezone.com

UU Ormas: Sejarah dan Implementasi

2021-01-22 07:21:01

Kemunculan berbagai organisasi sosial pada akhirnya menyadarkan Pemerintah dan DPR tentang urgensi pengaturan organisasi kemasyarakatan, hingga ditetapkanlah UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985.

Catatan Singkat Tentang Ancaman Dan Urgensi Revisi UU Ormas

2021-01-22 07:16:08

Satu pertanyaan dapat dikemukakan lebih dulu, apakah ancaman UU Ormas muncul (i) setelah adanya Perppu Ormas (dan disahkannya UU Penetapan Perppu Ormas); atau (ii) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) pada 2 Juli 2013?

Jika anda menemukan peristiwa atau organisasi anda mengalami hal seperti :

1

Diwajibkan mendaftar untuk mendapatkan SKT

2

Dinyatakan ilegal atau liar karena tidak memiliki SKT

3

Tidak dapat mengakses fasilitas pemerintah dan dana hibah karena tidak memiliki SKT

4

Dilarang aktivitas dan dibubarkan organisasinya karena tidak memiliki SKT

5

Dikriminalisai oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki SKT

Segera catat kronologi nya dan laporkan, dan konsultasikan pada kami!

Laporkan

KEGIATAN

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Melakukan Audiensi ke Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

selengkapnya..

Opini Terbaru

Shrinking Social and Political Space for Civil Society Organization in Indonesia
The status of freedom in Indonesia also declining from Free to Partly Free (Freedom Index, 2017). There are three things in civil liberties that caused a deterioration in the status of freedom in Indonesia, which are 1) religious minorities and other minorities group are facing continuous harassment and intimidation, often with actual consent from the local government and security forces, 2) more than 2000 people were reported to have been detained throughout 2016 for participating in nonviolent rallies supporting independence for Papua and West Papua Provinces, and 3) In September 2016, Jakarta Governor, Basuki Tjahaja Purnama made a statement that was claimed to be blasphemy against Islam and resulted in him receiving criminal punishment and serial protests in Jakarta.
selengkapnya ..
Politik Administrasi Kebebasan Berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Pemberian Akses Sumber Daya serta Pelayanan Publik di Indonesia
Gambar diambil dari nasional.okezone.com
selengkapnya ..
UU Ormas: Sejarah dan Implementasi

Kemunculan berbagai organisasi sosial pada akhirnya menyadarkan Pemerintah dan DPR tentang urgensi pengaturan organisasi kemasyarakatan, hingga ditetapkanlah UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985.

selengkapnya ..
Catatan Singkat Tentang Ancaman Dan Urgensi Revisi UU Ormas
Satu pertanyaan dapat dikemukakan lebih dulu, apakah ancaman UU Ormas muncul (i) setelah adanya Perppu Ormas (dan disahkannya UU Penetapan Perppu Ormas); atau (ii) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) pada 2 Juli 2013?

selengkapnya ..